Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, menyoroti kebijakan transisi bagi guru non-ASN yang dinilai belum menyelesaikan akar persoalan.

Ia menegaskan bahwa Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 hanya memberikan kepastian sementara, bukan solusi permanen.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan agar guru non-ASN tidak kembali menghadapi ketidakpastian setelah masa penugasan berakhir.

Menurut Nur, langkah berikutnya harus fokus pada penyusunan peta kebutuhan guru nasional berbasis data.

Dengan begitu, pengangkatan guru tidak hanya bergantung pada formasi administratif, tetapi juga kebutuhan nyata di setiap satuan pendidikan.

Data pendidikan dengan cut-off 2024 mencatat sekitar 172.323 guru non-ASN yang layak mendapat perhatian.

Mayoritas dari mereka telah memiliki pengalaman mengajar, sertifikat pendidik, dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Nur menekankan bahwa sistem rekrutmen harus dibangun untuk mengakomodasi guru-guru yang sudah memenuhi syarat tersebut.

Ia juga membuka peluang perluasan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan catatan disesuaikan kebutuhan riil sekolah dan kemampuan fiskal.

Afirmasi yang jelas diperlukan bagi guru dengan pengabdian panjang dan memenuhi persyaratan, agar tidak terjadi perekrutan tanpa penyelesaian masalah.

Nur menegaskan bahwa ketidakpastian status guru berdampak langsung pada sekolah dan anak didik.

Penyelesaian persoalan guru honorer harus menjadi bagian dari upaya membangun pendidikan yang adil, bermutu, dan berkelanjutan.