Kejaksaan Agung RI menyatakan sikap menghormati langkah hukum tersangka kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis, Lodewyk Pusung.

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional tersebut kembali mengajukan permohonan praperadilan guna mempersoalkan tindakan penyitaan oleh penyidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyampaikan bahwa upaya tersebut merupakan hak hukum tersangka.

Pihak kejaksaan menyatakan siap menghadapi permohonan tersebut di persidangan sesuai dengan mekanisme Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kendati demikian, tim jaksa mengingatkan ketentuan pembatasan pengajuan praperadilan berdasarkan aturan baru yang berlaku bagi setiap pemohon.

Sidang Praperadilan dan Riwayat Perkara

Lodewyk mendaftarkan berkas permohonan praperadilan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Agustus 2026.

Kasus ini tercatat dalam nomor perkara 150/Pid. Pra/2026/PN JKT.

SEL untuk menguji keabsahan tindakan penyitaan oleh penyidik Jampidsus.

Sebelumnya, upaya hukum serupa juga pernah diajukan oleh Lodewyk melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun dinyatakan tidak berwenang.

Selain itu, permohonan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya juga sempat ditolak.

Kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG di lingkungan BGN ini turut menyeret sejumlah nama petinggi dan pihak swasta lainnya.

Penyidik menduga terdapat berbagai pelanggaran dalam penunjukan mitra yayasan serta penggelembungan harga pengadaan barang operasional.