Bursa Efek Indonesia resmi meluncurkan penetapan saham berbasis hijau yang dinamakan IDX Green Equity Designation.

Langkah tersebut dihadirkan sebagai upaya nyata untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal nasional.

Melalui inisiatif ini, bursa memberikan penanda khusus kepada perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau.

Penandaan tersebut juga diberikan kepada emiten yang sedang berada dalam proses transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, memberikan penjelasan sederhana mengenai program inovatif ini.

Menurutnya, penanda tersebut berfungsi agar investor dapat mengidentifikasi perusahaan yang berkontribusi nyata terhadap lingkungan.

Penetapan ini diharapkan mampu menyajikan informasi yang terstruktur, terukur, transparan, serta melalui reviu independen.

Bagi investor, sistem ini menjadi referensi tambahan dalam mempertimbangkan aspek keberlanjutan saat menanamkan modal.

Sementara itu, perusahaan tercatat bisa memanfaatkan penetapan ini untuk meningkatkan visibilitas di hadapan para pemodal.

Langkah tersebut juga membuka peluang lebih luas untuk memperluas basis investor serta mengakses pembiayaan berkelanjutan.

Kerangka pengembangan program ini mengacu pada Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia.

Inisiatif ini juga dilengkapi dengan praktik terbaik internasional melalui Green Equity Principles dari World Federation of Exchanges.

Terdapat lima pilar utama yang menyokong kerangka penetapan, meliputi aspek financial, taxonomy, governance, assessment, dan disclosure.

Aspek financial mengukur kontribusi aktivitas hijau lewat pendapatan perusahaan atau melalui alokasi investasi yang berjalan.

Aspek taxonomy bertugas menilai keselarasan aktivitas usaha dengan taksonomi keuangan berkelanjutan yang berlaku di tanah air.

Kerangka kerja ini kemudian diperkuat melalui aspek tata kelola, penilaian berkala, serta keterbukaan informasi kepada publik.

Pihak bursa memberikan penetapan ini secara voluntary kepada emiten maupun calon perusahaan tercatat yang mengajukan permohonan.

Pengajuan tersebut harus memenuhi kriteria berdasarkan laporan hasil reviu dari penyedia reviu eksternal yang ditunjuk.