Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali memicu perdebatan sengit di tengah publik.

Ahli hukum Vincent Ricardo melontarkan kritik keras dan meminta masyarakat menolak pengesahan aturan tersebut.

Ia menilai regulasi ini berpotensi menjadi instrumen untuk menekan lawan politik maupun masyarakat sipil.

Peringatan tersebut disampaikan Vincent melalui akun media sosial pribadinya pada akhir pekan lalu.

Menurutnya, pengesahan aturan itu berisiko membawa negara menuju kondisi yang dianggap sangat berbahaya.

Persoalan utama dari aturan ini bukan hanya mengejar aset kejahatan, melainkan siapa yang menjadi sasaran.

Vincent menyebut sejumlah pihak yang mendukung aturan ini belum melihat substansinya secara menyeluruh.

Ia lantas membandingkan rancangan undang-undang tersebut dengan regulasi penindakan kejahatan yang sudah ada.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta UU TPPU dinilai telah memiliki mekanisme untuk menyita aset.

Pernyataan tersebut muncul saat DPR tengah mempertaruhkan komitmen untuk merampungkan aturan itu.

Pimpinan lembaga legislatif menargetkan pembentukan regulasi itu rampung paling lambat 15 Desember 2026.

Komitmen tersebut bahkan dituangkan dalam surat bermaterai yang memuat kesediaan pimpinan mengundurkan diri.

Surat komitmen itu dibacakan oleh koordinator aliansi masyarakat setelah melakukan pertemuan dengan DPR.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan kesiapan pimpinan mundur jika gagal mengesahkan aturan itu.