Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali mendapatkan alokasi dana besar dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp240,2 triliun melalui Badan Gizi Nasional dengan target sasaran mencapai 72,1 juta orang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa besarnya anggaran tersebut tidak berarti dibiarkan berjalan tanpa adanya penyisiran.

Purbaya membuka peluang agar alokasi dana program tersebut dapat ditekan apabila efisiensi yang berjalan pada 2026 memberikan hasil positif.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional telah melakukan penyesuaian anggaran untuk tahun 2026 dari alokasi awal Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.

Dari pagu anggaran yang telah disesuaikan tersebut, sekitar Rp117 triliun dilaporkan sudah tersalurkan hingga saat ini.

Purbaya menjelaskan bahwa pembahasan bersama Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono turut mencakup evaluasi perkembangan program secara berkala.

Menurut Purbaya, efisiensi yang diterapkan pada pelaksanaan program tahun 2026 berpotensi membawa dampak penghematan hingga tahun berikutnya.

Selain masalah alokasi dana, penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur program turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Purbaya menegaskan bahwa rencana penambahan dapur baru tidak secara otomatis berarti seluruh titik yang direncanakan akan dibuka.

Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi terhadap dapur yang sudah ada untuk menutup fasilitas yang dinilai tidak sesuai dengan desain.

Bendahara Negara itu juga menyinggung rencana perubahan skema insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Perubahan mekanisme tersebut ditujukan agar proses penyaluran insentif bisa menjadi jauh lebih tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya sempat menanyakan jumlah sekolah yang masih mengajukan permintaan untuk mendapatkan layanan.

Ia menyebutkan bahwa permintaan dari berbagai sekolah tersebut masih terpantau sangat banyak dan berlangsung secara masif.

Purbaya lantas meminta agar data jumlah pemohon tersebut dapat dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui besarnya minat.