Sikap politik PDI Perjuangan kembali menjadi sorotan publik menyusul absennya tanda tangan Puan Maharani pada lembar komitmen pengesahan aturan terkait.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa ketiadaan tanda tangan tersebut tidak bisa dijadikan ukuran untuk meragukan komitmen partainya.

Menurutnya, partai berlambang banteng itu justru memiliki rekam jejak proaktif dalam mendorong penyelesaian regulasi pemberantasan korupsi.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut langsung di Megawati Institute yang berada di wilayah Jakarta.

Hasto menjelaskan bahwa perlawanan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menjadi napas perjuangan politik partainya.

Eksistensi partai tersebut bahkan tidak terlepas dari sejarah panjang pergerakan politik masa lalu melawan praktik KKN.

Selain itu, ia juga mengingatkan publik bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi terjadi pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Kendati demikian, keberadaan regulasi semata dinilai belum cukup untuk menjamin efektivitas penegakan hukum di tanah air.

Keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada ketegasan kepemimpinan nasional serta konsistensi aparat penegak hukum.

Sebelumnya, polemik surat komitmen ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan.

Dasco menyatakan kesiapan para pimpinan dewan untuk mundur apabila aturan tersebut gagal disahkan hingga batas waktu pertengahan Desember.

Surat komitmen tersebut akhirnya ditandatangani oleh sejumlah pimpinan DPR lain tanpa kehadiran Puan Maharani saat audiensi berlangsung.