Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Febrie Adriansyah.

Hakim tunggal Richard Edwin Basoeki memutus untuk menolak permohonan tersebut secara keseluruhan pada hari Jumat, 28 Agustus 2026.

Melalui putusan ini, majelis hakim menegaskan bahwa penetapan status tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan sah.

Tidak hanya status tersangka, tindakan penahanan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung juga dinilai telah sesuai hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa surat penetapan tersangka telah memuat rangkaian perbuatan antara tahun 2018 sampai 2026.

Tempus delicti dan unsur perbuatan tersebut dinilai sebagai materi pokok perkara yang tidak masuk dalam ranah praperadilan.

Selain itu, dalil mengenai dugaan trading in influence juga diputuskan menjadi bagian dari pembuktian pada persidangan pokok perkara.

Kejaksaan Agung dinilai telah mengantongi minimal dua alat bukti sah sebelum menetapkan status hukum kepada pemohon.

Alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana asal, harta kekayaan, hingga tingkat keterlibatan pemohon.

Di sisi lain, proses penahanan dipandang telah memenuhi persyaratan objektif berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik menemukan ketidaksesuaian keterangan pemohon dengan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan saksi serta dokumen pendukung lainnya.

Hakim menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan terbatas pada penilaian legalitas surat penahanan dan bukan menguji kebenaran materiil.