Pemerintah Singapura menghadapi gelombang penolakan publik yang sangat jarang terjadi akibat rencana penebangan belasan hektar kawasan hutan.

Rencana alih fungsi Hutan Maju dan Hutan Gillman ini memicu penggalangan petisi online yang telah menembus lebih dari 60.000 tanda tangan warga.

Kondisi ini menciptakan nilai baru dalam dinamika politik sipil Singapura, di mana kebijakan tata ruang mendapat perlawanan terbuka dari masyarakat.

Kontroversi penataan lahan ini semakin mencuat di tengah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Singapura yang ke-61.

Proyek Perumahan dan Aksi Massa

Proyek Housing and Development Board berencana menggusur 15 dari total 23 hektar luas Hutan Maju serta 10 hektar Hutan Gillman di bagian selatan.

Lahan tersebut bakal disulap menjadi kawasan pemukiman warga Sunset Way dan sekitarnya.

Puncak gerakan warga ditandai dengan berkumpulnya lebih dari 2.000 orang di Speakers' Corner untuk menyuarakan kritik terhadap rencana tersebut.

Warga yang bermukim di sekitar area Hutan Maju khawatir alih fungsi lahan akan merusak ekosistem keanekaragaman hayati.

Kawasan ini menjadi rumah bagi berbagai satwa terancam punah seperti burung cerek bulbul kepala jerami dan trenggiling Sunda.

Joanne Teoh, warga Sunset Way berusia 68 tahun, menyuarakan keprihatinannya atas ancaman kehancuran lingkungan tersebut.

Keberadaan Hutan Maju tercatat menampung sedikitnya 113 spesies hewan, sementara Hutan Gillman menjadi habitat bagi 178 spesies unik.

Penebangan kedua kawasan ini diprediksi akan makin mempercepat kehilangan tutupan hijau alami Singapura.

Laporan studi jurnal Sustainability tahun 2023 mencatat Singapura berpotensi membabat 7.331 hektar hutan demi pembangunan.

Berbagai kelompok masyarakat sipil memanfaatkan platform digital hingga diskusi tatap muka untuk memetakan strategi advokasi lingkungan.

Victoria, warga berusia 30 tahun yang tinggal di dekat Hutan Gillman, merespons pejabat dengan membentuk grup Telegram beranggotakan hampir 800 orang.