Pemerintah China bersiap memberlakukan regulasi baru mengenai administrasi keluar-masuk negara yang mulai diterapkan pada tanggal 15 September.

Kebijakan tersebut memperketat berbagai ketentuan penting terkait permohonan perjalanan, pemeriksaan identitas, pembatasan warga negara, hingga pengawasan perantara imigrasi.

Berdasarkan ketentuan utama, setiap pemohon wajib mencantumkan tujuan yang benar serta sah secara hukum saat mengurus izin masuk, keluar, maupun tinggal.

Otoritas imigrasi kini memiliki wewenang untuk meminta keterangan tambahan, dokumen pendukung, hingga data elektronik guna memverifikasi identitas serta tujuan pelancong.

Penggunaan data atau dokumen palsu dalam pengajuan izin perjalanan tersebut berisiko mengakibatkan permohonan ditolak secara langsung oleh pihak berwenang.

Selain penolakan, warga negara asing yang terbukti menggunakan dokumen palsu juga terancam dikenai sanksi larangan masuk ke wilayah China.

Periode larangan masuk bagi pelanggar aturan dokumen palsu atau pelanggar administrasi perbatasan tersebut ditetapkan selama satu hingga lima tahun.

Aturan baru ini turut membebankan tanggung jawab hukum kepada individu maupun organisasi yang menerbitkan surat undangan bagi orang asing.

Penerbit dokumen undangan palsu dapat menghadapi sanksi denda mulai dari 5.000 hingga 10.000 yuan untuk kategori perorangan.

Sementara itu, organisasi atau lembaga yang menerbitkan undangan tidak akurat dapat dikenai denda lebih besar antara 10.000 sampai 50.000 yuan.

Pendapatan ilegal dari kegiatan penerbitan dokumen palsu tersebut juga dapat disita, disertai sanksi tambahan bagi staf yang bertanggung jawab.

Meskipun data elektronik dapat diminta untuk verifikasi, regulasi ini tidak mewajibkan pemeriksaan ponsel secara acak dan menyeluruh bagi wisatawan.