Lodewyk Pusung yang berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis mengambil langkah hukum baru.

Ia kembali mendaftarkan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Permohonan tersebut secara khusus ditujukan untuk menguji keabsahan proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung.

Berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara ini telah tercatat secara resmi dengan nomor registrasi 150/Pid.

Pra/2026/PN JKT. SEL.

Klasifikasi perkara yang diajukan berfokus pada sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan.

Agenda sidang perdana dengan agenda pemanggilan para pihak dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat, 4 September 2026.

Sebelumnya, Lodewyk sempat mempersoalkan masalah serupa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun dinyatakan tidak berwenang mengadili.

Selain itu, upaya hukum untuk menguji keabsahan penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga pernah ditolak.

Kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional ini melibatkan total tujuh orang sebagai tersangka.

Pihak Kejaksaan Agung menemukan sejumlah kejanggalan dalam penunjukan yayasan mitra serta dugaan penggelembungan harga pengadaan barang.

Dugaan Mark Up dan Jaringan Tersangka

Kejaksaan Agung mencatat terdapat tujuh orang yang diproses hukum sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Nasional ini.

Para tersangka tersebut mencakup mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta dua mantan wakil kepala yaitu Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Selain itu, penyidik juga menjerat kaki tangan Sony bernama Asep Yusuf Somantri dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono.

Tersangka lainnya meliputi Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Dalam pengusutannya, Kejaksaan Agung menemukan bahwa program yang seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi yang terafiliasi dengan sekolah justru banyak ditunjuk karena kedekatan dengan petinggi BGN.

Pelaksanaan program ini juga diwarnai dugaan penggelembungan harga pengadaan barang mulai dari ribuan unit motor listrik hingga perlengkapan penunjang lainnya.