Presiden ke-7 RI Joko Widodo menunjukkan sikap tegas dengan menolak permohonan pencabutan gugatan terkait ijazah.

Permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Sigit Pratomo melalui persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta.

Kuasa hukum Jokowi, Irpan, menyatakan pihaknya meminta majelis hakim tetap melanjutkan persidangan sampai pemeriksaan pokok perkara.

Penolakan itu disampaikan secara tegas dalam sidang terakhir yang berlangsung pada Kamis tanggal 27.08.2026.

Irpan menjelaskan alasan penolakan karena perkara telah memasuki tahapan persidangan yang krusial.

Baik pihak tergugat maupun para turut tergugat telah memberikan tanggapan berupa eksepsi dan pokok perkara.

Proses hukum tersebut dinilai perlu dilanjutkan untuk mempertimbangkan kepentingan hukum pihak tergugat.

Irpan menilai pemeriksaan hingga pokok perkara sangat diperlukan agar sengketa ini memperoleh kepastian hukum.

Langkah ini juga memberikan ruang bagi mantan presiden tersebut untuk menjawab berbagai dalil yang diajukan penggugat.

Pihak Jokowi berharap persidangan ini bisa menjadi sarana untuk menetralisasi nama baik.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Sigit Pratomo, yaitu Dekka Ajeng Maharasri, menjelaskan alasan pengajuan pencabutan gugatan.

Pihak penggugat mengaku tidak dapat menghadirkan barang bukti ijazah mantan presiden itu di persidangan.

Barang bukti yang sebelumnya disita dalam perkara pencemaran nama baik kini telah dilimpahkan kepada kejaksaan.

Komposisi perkara dinilai telah bergeser karena posisi barang bukti beralih kepada penuntut umum.

Perubahan tersebut membuat pihak penggugat menilai kondisi perkara tidak lagi sama seperti saat pertama kali diajukan.

Kendati demikian, pihak Jokowi memilih tetap melawan melalui jalur persidangan sampai tuntas.