AFEDECO Tuntut Kejelasan Regulasi Pusat Perbelanjaan Usai UU Baru
Federasi Asosiasi Bisnis Perdagangan Kepulauan Balearik mengajukan permintaan resmi kepada Consell de Mallorca.
Mereka menuntut kejelasan mengenai kriteria perizinan pusat perbelanjaan besar.
Aturan baru tersebut muncul menyusul pemberlakuan Undang-Undang Simplifikasi Administratif di wilayah setempat.
Organisasi bisnis itu menilai bahwa regulasi tersebut membawa perubahan penting pada proses persetujuan proyek.
Perubahan juga mencakup pembagian wewenang yang jelas di antara berbagai lembaga pemerintahan.
Pihak asosiasi mendukung penuh upaya pengurangan birokrasi yang dinilai membebani pelaku usaha.
Namun demikian, mereka mengingatkan bahwa percepatan prosedur administratif tidak boleh mengorbankan fungsi pengawasan.
Penyederhanaan birokrasi wajib diiringi perlindungan ketat terhadap kelestarian wilayah serta sektor perdagangan lokal.
Asosiasi tersebut menyoroti peran penting Rencana Sektoral Toko Eceran Mallorca sebagai instrumen pengatur.
Instrumen ini berfungsi menjaga keseimbangan pertumbuhan aktivitas ritel dan melindungi pedagang kecil.
Pemerintah daerah diminta menjelaskan secara rinci penerapan regulasi baru di lapangan.
Pelaku usaha mempertanyakan batasan pasti dari definisi insiden lintas kota dalam kebijakan tersebut.
Selain itu, mereka menuntut kejelasan mengenai dampak eksternal serta bentuk langkah kompensasi yang akan diambil.
Kepastian hukum menjadi tuntutan mutlak agar para investor memperoleh kepastian dalam menjalankan bisnis.
Kekhawatiran utama sektor ritel terletak pada izin perluasan gedung tanpa tambahan luas bangunan.
Interpretasi keliru atas aturan tersebut berisiko merusak tatanan perdagangan di berbagai kawasan.
Organisasi menegaskan bahwa instrumen tata ruang bukan hambatan ekonomi melainkan alat kendali.
Pertumbuhan ritel yang tidak terkendali dinilai dapat merusak kehidupan sosial di lingkungan masyarakat.
Asosiasi berencana terus memantau penerapan kebijakan baru tersebut secara berkala.
Mereka tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lanjutan jika menemukan keputusan yang merugikan.
Update Terbaru
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB






