Federasi Asosiasi Bisnis Perdagangan Kepulauan Balearik mengajukan permintaan resmi kepada Consell de Mallorca.

Mereka menuntut kejelasan mengenai kriteria perizinan pusat perbelanjaan besar.

Aturan baru tersebut muncul menyusul pemberlakuan Undang-Undang Simplifikasi Administratif di wilayah setempat.

Organisasi bisnis itu menilai bahwa regulasi tersebut membawa perubahan penting pada proses persetujuan proyek.

Perubahan juga mencakup pembagian wewenang yang jelas di antara berbagai lembaga pemerintahan.

Pihak asosiasi mendukung penuh upaya pengurangan birokrasi yang dinilai membebani pelaku usaha.

Namun demikian, mereka mengingatkan bahwa percepatan prosedur administratif tidak boleh mengorbankan fungsi pengawasan.

Penyederhanaan birokrasi wajib diiringi perlindungan ketat terhadap kelestarian wilayah serta sektor perdagangan lokal.

Asosiasi tersebut menyoroti peran penting Rencana Sektoral Toko Eceran Mallorca sebagai instrumen pengatur.

Instrumen ini berfungsi menjaga keseimbangan pertumbuhan aktivitas ritel dan melindungi pedagang kecil.

Pemerintah daerah diminta menjelaskan secara rinci penerapan regulasi baru di lapangan.

Pelaku usaha mempertanyakan batasan pasti dari definisi insiden lintas kota dalam kebijakan tersebut.

Selain itu, mereka menuntut kejelasan mengenai dampak eksternal serta bentuk langkah kompensasi yang akan diambil.

Kepastian hukum menjadi tuntutan mutlak agar para investor memperoleh kepastian dalam menjalankan bisnis.

Kekhawatiran utama sektor ritel terletak pada izin perluasan gedung tanpa tambahan luas bangunan.

Interpretasi keliru atas aturan tersebut berisiko merusak tatanan perdagangan di berbagai kawasan.

Organisasi menegaskan bahwa instrumen tata ruang bukan hambatan ekonomi melainkan alat kendali.

Pertumbuhan ritel yang tidak terkendali dinilai dapat merusak kehidupan sosial di lingkungan masyarakat.

Asosiasi berencana terus memantau penerapan kebijakan baru tersebut secara berkala.

Mereka tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lanjutan jika menemukan keputusan yang merugikan.