Pemerintah menyampaikan komitmen kuat untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset bersama DPR agar tuntas pada 2026.

Menko Hukum, HAM, Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan jajaran pemerintah telah siap membahas regulasi tersebut setelah DPR menyelesaikan proses penyusunan.

Arahan dari presiden telah diberikan kepada para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti aturan ini.

Pemerintah juga memantau berbagai dinamika serta aspirasi masyarakat, termasuk rencana unjuk rasa di Jakarta pada hari Kamis.

Tanggapan Terhadap Aspirasi Publik

Saat ini, draf RUU tersebut masih berada pada tahap pembahasan sebagai usul inisiatif dari pihak dewan.

Setelah diserahkan kepada pemerintah, penugasan resmi akan diberikan kepada menteri terkait untuk memulai pembahasan bersama.

Target penyelesaian paling lambat ditetapkan pada akhir Desember 2026 sesuai kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

Selain regulasi aset, pemerintah turut menanggapi tuntutan masyarakat mengenai penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Ketentuan tersebut sebenarnya telah termuat di dalam undang-undang pemberantasan korupsi maupun KUHP Nasional.

Kendati demikian, kewenangan penjatuhan vonis mati sepenuhnya berada di tangan lembaga peradilan.

Jaksa berwenang mengajukan tuntutan berdasarkan tingkat kesalahan, sementara majelis hakim yang memegang keputusan akhir.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bersama kelompok lainnya menggelar aksi damai di depan kompleks parlemen.

Mereka membawa dua tuntutan utama, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman terberat bagi pelaku korupsi.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan lembaga legislatif terbuka menerima serta menyerap aspirasi yang disampaikan oleh massa.