Partai Solidaritas Indonesia secara tegas menutup pintu bagi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi untuk bergabung.

Penolakan tersebut muncul setelah relawan politik terkait membuka kemungkinan pergantian pemerintahan di tengah masa jabatan.

Dedek Prayudi selaku Ketua DPP PSI menyatakan bahwa keputusan itu bukan sekadar persoalan administratif belaka.

Menurutnya, partai memiliki pertimbangan mendalam mengenai kesesuaian nilai serta rekam jejak seseorang sebelum diterima.

Pertimbangan nilai dan rekam jejak tersebut membuat partainya menyimpulkan bahwa posisi tersebut bukan tempat bagi Budi Arie.

Alasan utama penolakan ini didasari oleh perbedaan pandangan yang tajam mengenai keberlangsungan pemerintahan hasil Pemilu 2024.

DPP PSI juga telah melakukan pengecekan langsung kepada seluruh jajaran pengurus struktur partai yang berada di daerah.

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa para pengurus daerah memiliki pandangan yang seragam terkait penolakan tersebut.

Struktur internal partai dinilai tidak ingin menjadi kendaraan politik bagi figur yang mencari ruang baru.

Pengurus partai menolak menjadi tempat persinggahan bagi petualang politik yang mengincar panggung kekuasaan secara oportunistik.

Sebelumnya, Budi Arie sempat menyampaikan pernyataan kontroversial yang kemudian menjadi viral di media sosial.

Ia mengaku memiliki insting bahwa pemilihan umum dapat berlangsung jauh lebih cepat dari jadwal resmi tahun 2029.

Bahkan, ia sempat membisikkan gagasan mengenai percepatan tersebut langsung kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Potensi percepatan tersebut ia kaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dinilai sedang bergejolak.

Ia membandingkan situasi saat ini dengan kondisi menjelang perubahan besar pada akhir masa Orde Baru.

Potensi terjadinya patahan sejarah disebutnya sangat besar akibat keresahan masyarakat serta faktor ekonomi.