Sistem penyelenggaraan pendidikan nasional dinilai perlu segera dievaluasi menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antikorupsi di sebuah universitas.

Seorang pengamat pendidikan menyatakan bahwa peristiwa hukum di perguruan tinggi negeri harus dijadikan momentum perbaikan mendasar.

Pembenahan tersebut sangat diperlukan guna mengembalikan fungsi utama pendidikan agar kembali diposisikan sebagai hak asasi manusia.

Meski demikian, masyarakat diminta agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan seraya tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Proses hukum yang berjalan diharapkan murni sebagai tindak pidana tanpa ada campur tangan kepentingan politik apa pun.

Lembaga penegak hukum sebelumnya telah menetapkan enam orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru.

Para tersangka yang terjaring kasus tersebut mencakup unsur pimpinan universitas, tenaga kependidikan, pihak swasta, hingga unsur keluarga.

Seluruh tersangka kini harus menjalani masa penahanan pertama guna kepentingan penyidikan lanjutan sesuai ketentuan undang-undang.

Kronologi dan Pihak yang Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq bersama lima orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru pada Jumat (21/8).

Lima tersangka lain yang turut ditetapkan meliputi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Unsoed berinisial ES, dua pihak swasta berinisial DMW dan AW, serta keponakan Akhmad Sodiq berinisial MYN.

Para tersangka tersebut dijerat dengan ketentuan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lembaga antikorupsi kemudian melakukan penahanan terhadap keenam orang tersangka tersebut selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal penetapan hingga 9 September 2026.