Pemerintah secara resmi menyerahkan sejumlah sertifikat persetujuan akses pengelolaan lahan kepada berbagai kelompok masyarakat di wilayah Kalimantan Timur.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan instruksi tegas kepada para penerima hak kelola tersebut agar mengamankan wilayah masing-masing dari ancaman kebakaran.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan strategis untuk memastikan kawasan hutan tetap lestari sekaligus dapat diakses langsung oleh warga sekitar.

Pemberian akses tersebut juga bertujuan untuk mengelola potensi konflik secara efektif sekaligus menghadirkan penanggung jawab yang jelas di lapangan.

Sebanyak enam sertifikat persetujuan Perhutanan Sosial telah diserahkan langsung kepada kelompok masyarakat dari berbagai daerah.

Salah satu penerima adalah LPHD Lobang Beloh dengan cakupan wilayah seluas 4.962 hektare yang melibatkan sekitar 85 kepala keluarga.

Kelompok lain yang turut menerima izin serupa adalah LPHD Tebangan Lembak Dulun Batu Mate di Kutai Timur seluas 4.693 hektare.

Area tersebut dikelola oleh sekitar 138 kepala keluarga yang berada di kawasan sekitar hutan.

Selain itu, penyerahan izin juga diberikan kepada KTH Pilinjau Lestari Squad seluas 28 hektare untuk 23 kepala keluarga.

Kelompok KTH Sungai Alun Lestari di Bulungan turut menerima izin seluas 1.350 hektare yang mencakup 90 kepala keluarga.

Dua kelompok lainnya di Bulungan yaitu LD Mara Satu seluas 748 hektare dan LD Mara Hilir seluas 152 hektare juga menerima persetujuan.

Masing-masing kelompok tersebut melibatkan 475 kepala keluarga dan 212 kepala keluarga dalam pengelolaan wilayahnya.

Raja Juli secara khusus berpesan agar seluruh kelompok penerima senantiasa mengawasi area mereka agar terhindar dari bencana kebakaran.