Bareskrim Polri mencatat penerbitan sebanyak 32 laporan polisi yang berkaitan dengan perkara konflik agraria dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Data tersebut diungkapkan oleh pihak kepolisian dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang berlangsung pada hari Rabu.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono menjelaskan bahwa jumlah laporan itu merujuk pada data Konsorsium Pembaruan Agraria yang mencatat 147 dugaan kasus kriminalisasi.

Dari ratusan dugaan kasus yang dilaporkan, verifikasi menyeluruh bersama satuan wilayah menghasilkan 32 laporan polisi serta 5 pengaduan masyarakat.

Puluhan laporan aktif tersebut saat ini ditangani secara langsung oleh jajaran kepolisian daerah di 12 wilayah berbeda di seluruh Indonesia.

Berdasarkan rincian data KPA, mayoritas atau sekitar 118 kasus terjadi pada sektor perkebunan milik korporasi maupun masyarakat.

Selain sektor perkebunan, terdapat pula 21 kasus yang tercatat berada di sektor pertambangan serta 8 kasus lainnya di sektor kehutanan.

Dari total 32 laporan polisi yang telah resmi diterbitkan, penanganan perkaranya kini berada pada tahapan proses hukum yang beragam.

Sebanyak 12 kasus masih berada dalam tahap penyelidikan, sementara 14 kasus lainnya sudah naik ke tahap penyidikan lanjutan.

Selain itu, terdapat 3 kasus yang telah memasuki tahap 1 dan 2 serta 8 kasus yang berhasil dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Pihak Bareskrim juga telah menurunkan tim khusus untuk melakukan supervisi langsung selama proses penanganan kasus di 12 kantor polda.

Seluruh jajaran kepolisian daerah maupun resor diinstruksikan agar menangani sengketa lahan secara transparan, humanis, serta berlandaskan kemanusiaan.