Pemerintah tidak melihat adanya hal khusus atau sesuatu yang luar biasa di balik rencana unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat pada hari Kamis.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menyampaikan bahwa penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan fenomena yang sudah biasa terjadi di Indonesia.

Negara ini menganut sistem demokrasi yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan secara terbuka.

Kebebasan tersebut tentu harus tetap dijalankan sesuai dengan koridor aturan hukum yang berlaku di dalam negeri.

Pemerintah tidak pernah mempersoalkan keberadaan aksi demonstrasi selama pelaksanaannya tetap mengikuti seluruh ketentuan yang ada.

Aksi unjuk rasa tersebut dipandang sebagai salah satu saluran penting bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Di sisi lain, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI.

GERAM merupakan aliansi yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang bergabung.

Aksi dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB dan disebut sebagai bentuk pengawasan langsung masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi.

Selain itu, aksi ini juga mengawasi fungsi pengawasan dan anggaran dari lembaga DPR RI.

Aliansi tersebut memperkirakan sekitar 1.000 orang dari berbagai elemen akan bergabung dalam aksi unjuk rasa.

Salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah meminta pimpinan anggota dewan turun langsung menemui massa.

Massa meminta para pejabat tidak hanya memberikan respons melalui pernyataan atau komunikasi simbolis semata.

Mereka berharap para pimpinan dewan dapat hadir secara langsung untuk membuka ruang dialog bersama peserta aksi.