Tim kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menyampaikan klaim terkait adanya puluhan pelanggaran prosedur hukum.

Pihak Febrie menyebutkan ada kurang lebih 30 pelanggaran dalam proses penyidikan kasus korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus tersebut berkaitan dengan emas 74 kilogram dan uang tunai senilai Rp543 miliar.

Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Febrie, yakni Firman Wijaya, usai menyerahkan kesimpulan sidang praperadilan.

Sidang praperadilan tersebut berlangsung di PN Jaksel pada Rabu (26/8).

Firman menilai tim penyidik tidak disiplin menjalankan Peraturan Jaksa Agung yang menjadi pedoman operasional kerja.

Dugaan pelanggaran tersebut disebut ditemukan mulai dari tahap penetapan tersangka hingga upaya paksa penahanan.

Ia menjelaskan bahwa ketidakdisiplinan terhadap Perja merupakan hal yang paling esensial dalam perkara ini.

Soal Prinsip Due Process of Law

Pihak Febrie juga menyoroti pentingnya prinsip due process of law, khususnya terkait formal due process.

Firman menegaskan bahwa sidang praperadilan saat ini belum menguji pokok substansi perkara.

Pemeriksaan masih berfokus pada prosedur hukum yang ditempuh oleh penyidik.

Oleh karena itu, pihaknya berharap hakim tunggal dapat menyatakan penetapan tersangka dan penahanan tidak sah.

Petitum gugatan juga meminta agar surat perintah penahanan dinyatakan batal demi hukum.

Di sisi lain, tim hukum Kejaksaan Agung memberikan tanggapan tegas atas dalil yang disampaikan oleh pemohon.

Kejagung menyatakan bahwa penetapan tersangka telah secara tegas memuat tindak pidana asal.

Menurut Kejagung, penyidikan TPPU tidak harus menunggu pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu.