Presiden Donald Trump secara resmi menangguhkan berbagai jadwal wawancara visa Amerika Serikat bagi pemohon dari berbagai negara.

Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (25/8) mengonfirmasi bahwa penyesuaian layanan tersebut dilakukan demi pelaksanaan program pelatihan global.

Kegiatan pelatihan tersebut ditujukan secara khusus bagi para petugas konsuler yang bertugas di kedutaan besar serta konsulat AS.

Langkah ini bertujuan membantu petugas melakukan pemeriksaan terhadap para pemohon visa secara lebih menyeluruh serta konsisten.

Petugas juga akan dilatih untuk mengidentifikasi pemohon yang dinilai berpotensi bergantung pada tunjangan publik di AS.

Departemen Luar Negeri belum memberikan rincian lengkap mengenai materi maupun durasi dari pelatihan global tersebut.

Dampak kebijakan ini telah dirasakan langsung oleh sejumlah pemohon visa imigran yang sebelumnya sudah mengantongi jadwal wawancara.

Berdasarkan laporan Financial Times, para pemohon menerima pemberitahuan lewat surat elektronik bahwa jadwal mereka mengalami penundaan.

Mereka dijanjikan akan segera mendapatkan informasi mengenai jadwal wawancara baru pada waktu yang ditentukan kemudian.

Penundaan jadwal wawancara ini terjadi saat pemerintahan Trump memperketat kebijakan imigrasi ilegal maupun legal.

Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump mendorong kebijakan deportasi agresif serta memperketat penerbitan green card.

Pemerintah AS menyatakan bahwa berbagai kebijakan tersebut sangat diperlukan demi meningkatkan keamanan nasional serta dalam negeri.

Namun, langkah pengetatan imigrasi tersebut langsung memicu serangkaian gugatan hukum dari berbagai pihak.

Sebelumnya, seorang hakim federal AS telah membatalkan kebijakan penangguhan penerbitan visa bagi pemohon dari 75 negara.

Hakim menilai kebijakan pemerintahan Trump tersebut telah melampaui kewenangan hukum Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Langkah pengetatan imigrasi itu juga mendapat kecaman keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia.

Organisasi HAM menilai kebijakan tersebut diskriminatif serta mengancam kebebasan berpendapat dan hak atas proses hukum adil.

Sejumlah kelompok HAM memperingatkan potensi peningkatan praktik racial profiling yang menargetkan seseorang berdasarkan ras.