Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru.

Peninjauan wilayah Kalimantan Selatan tersebut dilakukan atas instruksi langsung dari Presiden untuk memastikan seluruh koordinasi di lapangan berjalan efektif.

Pemerintah memprioritaskan pemadaman titik api dengan mengerahkan berbagai unsur dari pemerintah pusat hingga daerah, TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan masyarakat.

Selain memadamkan api, aspek perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar asap kebakaran hutan juga menjadi fokus utama penanganan.

Pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta Puskesmas untuk memastikan warga terlindungi secara optimal dari dampak buruk asap.

Praktik pembukaan lahan baru dengan cara dibakar mendapat penolakan keras dan tidak akan diberikan toleransi sedikit pun oleh pemerintah.

Aparat kepolisian dari sembilan Polda di berbagai wilayah Indonesia telah menetapkan sekitar 72 orang sebagai tersangka dalam kasus karhutla.

Kementerian Lingkungan Hidup juga mengintensifkan investigasi terhadap korporasi yang area konsesinya terbukti mengalami kebakaran.

Sanksi yang disiapkan bagi korporasi meliputi sanksi administratif, gugatan perdata, tuntutan ganti rugi, hingga pembebanan biaya pemulihan ekosistem.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, luas lahan terbakar di Kalimantan Selatan pada 2023 mencapai sekitar 190 ribu hektare.

Luas area yang terbakar pada tahun ini berhasil ditekan berada di kisaran 8.000 hektare.

Pemerintah berharap angka tersebut tidak kembali meningkat agar upaya mitigasi sebelum bencana menunjukkan hasil yang signifikan.