Pemerintahan Spanyol kembali diguncang perbedaan pernyataan di internal kabinet. Menteri Dalam Negeri, Fernando Grande-Marlaska, secara tegas membantah adanya laporan intelijen yang memprediksi serangan massal ke Ceuta.

Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (13/8/2025) dalam konferensi pers setelah rapat kabinet.

Ia menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan, Margarita Robles, yang sebelumnya mengklaim badan intelijen telah memberikan informasi yang diminta.

Robles menyatakan bahwa CNI dan pusat intelijen militer telah bekerja sesuai tugas dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Namun, Marlaska menegaskan tidak ada laporan yang mengindikasikan akan terjadi peristiwa seperti itu.

Perbedaan Pernyataan di Internal Pemerintah

Marlaska mengakui kerja semua layanan intelijen Spanyol dan profesionalisme mereka. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada dokumen yang memperkirakan invasi tersebut.

"Tidak ada laporan yang sedikit pun mirip dengan apa yang terjadi," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada layanan intelijen dari negara sahabat pun yang melihat hal serupa.

Ketika ditanya tentang pernyataan Robles, Marlaska menekankan bahwa tidak ada yang berbohong. "Semua orang mengatakan apa yang sebenarnya terjadi," katanya.

Sebelumnya, pada 30 Juli 2025, sekitar 80.000 orang asing masuk secara ilegal ke Ceuta dari Maroko melalui El Tarajal.

Peristiwa ini memicu rapat Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin Perdana Menteri Pedro Sánchez.

Robles dalam pidatonya di Kongres menyebut bahwa kerja intelijen dilindungi kerahasiaan. Namun, ia mengakui bahwa kerahasiaan ini sering menjadi penghalang untuk mempublikasikan tindakan mereka.

Marlaska juga menyoroti peningkatan jumlah anak di bawah umur yang masuk sebelum invasi.

Ia menyebut ada kenaikan dari 1.000 dalam seminggu menjadi lebih dari 70.000 dalam sehari.

Ia menambahkan bahwa Maroko telah mencegat anak-anak tersebut pada hari-hari sebelumnya. Menurutnya, peningkatan itu adalah hal yang biasa di musim panas.

Perbedaan pernyataan ini menunjukkan ketegangan di dalam pemerintahan mengenai penanganan krisis imigrasi. Publik menunggu klarifikasi lebih lanjut dari kedua pihak.