Kementerian Komdigi akhirnya memberikan tanggapan resmi mengenai kasus hukum yang menjerat warga Mentawai.

Warga tersebut didakwa menyediakan layanan internet berbasis Starlink secara mandiri tanpa mengantongi izin resmi.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

Di sisi lain, pemerintah mengakui bahwa masyarakat di Desa Sikakap, Mentawai, memang membutuhkan akses internet yang lebih baik.

Alih-alih langsung menjatuhkan sanksi berat, kementerian menilai inisiatif warga tersebut didasari oleh itikad baik.

Pendekatan pembinaan dipilih agar aktivitas layanan internet masyarakat itu dapat diarahkan menjadi legal dan berizin.

Langkah pembinaan tersebut dinilai sejalan dengan semangat KUHAP baru yang mengedepankan koreksi sebelum pidana.

Hukum pidana diposisikan sebagai solusi terakhir dalam menghadapi persoalan regulasi semacam ini.

Dalam praktiknya, pemerintah dapat membantu warga memenuhi persyaratan izin atau menghubungkan mereka dengan penyedia jasa resmi.

Wilayah Sikakap sendiri sebenarnya sudah terjangkau oleh jaringan 4G dari satu operator seluler.

Namun, infrastruktur pendukung di sana masih terbatas karena belum tersedianya jaringan fiber optik.

Kondisi geografis dan keterbatasan jaringan ini membuat pilihan layanan internet bagi warga menjadi sangat terbatas.

Sebagai solusi jangka panjang, kementerian mewajibkan pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz membangun jaringan di daerah terpencil.