Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengerahkan tim khusus ke Nusa Tenggara Timur.

Langkah jemput bola ini dilakukan untuk membantu warga korban bencana gempa bumi yang kehilangan dokumen identitas.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menyatakan bahwa pelayanan langsung ini berlangsung selama empat hari.

Kegiatan tersebut dijadwalkan mulai dari tanggal 24 hingga 27 Agustus 2026.

Sebanyak enam tim pelayanan diturunkan secara langsung untuk menjangkau tujuh wilayah terdampak.

Tujuh daerah tersebut meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.

Petugas membawa perangkat pelayanan serta bahan habis pakai agar pencetakan dokumen bisa dilakukan di lokasi.

Warga membutuhkan identitas diri untuk mengakses berbagai layanan publik dan bantuan sosial.

Di Kabupaten Nagekeo, posko pelayanan dipusatkan di Gereja Aeramo.

Sementara itu, tim di Kabupaten Ngada membuka layanan bagi warga di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung.

Tim yang dipimpin Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam bergerak di wilayah Manggarai Barat.

Peralatan rekam dan cetak KTP-el dioperasikan langsung untuk melayani para pengungsi.

Pemerintah daerah setempat juga menerima dukungan perangkat kerja setelah masa layanan selesai.

Pemerintah menegaskan bahwa dokumen kependudukan penting dijaga keberadaannya di tengah situasi darurat.

Koordinasi Lintas Wilayah dan Dukungan Pemda

Di Kabupaten Manggarai dengan Ibu Kota Ruteng, tim dipimpin oleh Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum.

Satu set alat rekam dan cetak KTP-el dioperasikan untuk mendukung pelayanan di Labuan Bajo dan wilayah lainnya, serta menyerahkan dukungan peralatan kepada pemerintah daerah.

Kabupaten Manggarai Timur yang mencakup wilayah seperti Lamba Leda Utara ditangani oleh tim pimpinan Zefanya Josua Jocom karena mengalami dampak yang cukup berat.

Sementara itu, pelayanan di Ngada dan Nagekeo dikoordinasikan langsung oleh Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar bersama kepala daerah setempat.

Kabupaten Ende ditangani oleh tim pimpinan Erliani Budi Lestari, sedangkan wilayah Sikka dikoordinasikan oleh Plh Direktur PPPS Ahmad Ridwan.

Dirjen Teguh Setyabudi menegaskan bahwa kehadiran negara melalui layanan kependudukan ini memastikan hak administratif warga tetap terlindungi meski berada di tenda pengungsian.