Landasan Hukum dan Koordinasi Lintas Lembaga

Tindakan penundaan transaksi ini, menurut Polda Metro Jaya, mengacu pada Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pasal ini memberikan kewenangan kepada otoritas terkait untuk menunda transaksi jika terdapat indikasi kuat adanya aktivitas keuangan yang mencurigakan atau berpotensi melanggar hukum.
 
Selain itu, polisi juga melakukan klarifikasi mengenai tujuan penghimpunan dana tersebut untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Proses ini dilakukan secara transparan dengan berkoordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Sosial (Kemensos).
 
“Sehingga pada hari ini penyelidik sedang mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti, penggalangan tersebut tujuannya untuk apa. Dan kami berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial,” jelas Budi.
 

Implikasi ke Depan: Keadilan di Ujung Penyelidikan

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa rekening tersebut dapat kembali digunakan secara normal apabila hasil penyelidikan tidak menemukan adanya unsur tindak pidana.
 
“Kalau dalam proses penyelidikan ini tidak ditemukan tindak pidana, maka otomatis akan dibuka oleh pihak otoritas bank. Namun jika ditemukan ada tindak pidana, misalnya ada aliran rekening dari orang untuk sengaja membuat Jakarta tidak aman, maka akan diusut lebih lanjut,” ujar Budi.
 
Penyidik juga akan meneliti kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas ilegal lainnya, seperti judi online atau jaringan narkotika, yang kerap kali menyamar dalam bentuk penggalangan dana publik. “Kemudian ada lagi rekening-rekening itu masuk dari, mohon maaf dalam tanda kutip, judi online ataupun aliran narkoba, ini kan juga harus kita lihat,” pungkasnya.