Gelombang Boikot dan Tekanan Publik

Dari perkembangan tersebut, narasi perlawanan pun terbentuk. Seruan untuk memboikot Bank Mandiri bergema di berbagai lini masa media sosial. Tagar-tagar yang mengkritik sikap bank tersebut mulai bermunculan, menandai adanya krisis kepercayaan publik.
 
Bagi banyak pengamat sosial, seruan boikot ini adalah bentuk solidaritas terhadap masyarakat sipil yang merasa hak finansialnya diinjak-injak di tengah proses demokrasi yang seharusnya dilindungi. Isu ini menyentuh sisi emosional publik: jika rekening aktivis yang transparan saja bisa dibekukan dengan mudah, bagaimana jaminan keamanan dana nasabah biasa di masa depan?
 

DPR Turun Tangan: Menuntut Transparansi Perbankan

Eskalasi kasus ini akhirnya menarik perhatian lembaga legislatif. Pada Senin (24/8/2026), Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa pihaknya akan secara proaktif meminta penjelasan resmi dari pihak perbankan terkait dugaan pemblokiran rekening tersebut.
 
“Kami nanti konfirmasi ke perbankan kenapa sampai melakukan pemblokiran,” tegas Cucun, sebagaimana dikutip dari Antara.
 
Lebih lanjut, Cucun menekankan bahwa DPR perlu memastikan apakah tindakan bank tersebut proporsional. Ia menyoroti kemungkinan adanya persoalan terkait lalu lintas transaksi yang perlu diklarifikasi secara objektif, bukan sekadar asumsi. “Bisa jadi, misalkan, ada indikasi-indikasi lalu lintas transfer itu yang membahayakan atau sumbernya seperti apa, kita akan tanya,” tambahnya.
 
Pada hari yang sama, DPR juga menerima Forum Komunikasi Rakyat Pati dalam sesi audiensi di Gedung DPR, Jakarta. Aspirasi masyarakat Pati dijanjikan akan diteruskan kepada komisi terkait dan pihak-pihak berwenang untuk memastikan bahwa suara rakyat tidak dibungkam oleh hambatan administratif atau finansial.
 

Klarifikasi Polda Metro Jaya: Penundaan Transaksi, Bukan Penyitaan

Di tengah ramainya spekulasi tentang "penyitaan" atau "pemblokiran permanen", Polda Metro Jaya hadir meluruskan istilah yang beredar di masyarakat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, memberikan penjelasan rinci untuk meredam kesalahpahaman publik.
 
Menurut Budi, tindakan yang diambil terhadap rekening yang digunakan untuk menghimpun dana AMPB tersebut bukanlah penyitaan dana. Ia menegaskan bahwa langkah yang diambil adalah penundaan transaksi selama lima hari kerja.
 
“Perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita,” ungkap Budi.
 
Ia menjelaskan bahwa dana tersebut tetap berada di dalam rekening milik pemiliknya selama proses penundaan berlangsung. Setelah masa penyelidikan selama lima hari kerja selesai, dana akan dikembalikan aksesnya kepada pemilik apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum. “Jadi, harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi,” tuturnya tegas.