Gejolak di dunia perbankan dan ruang digital tanah air kembali memanas. Seruan boikot terhadap salah satu bank pelat merah, Bank Mandiri, mencuat ke permukaan setelah rekening yang digunakan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono atau yang akrab disapa Mas Botok, mendadak tidak dapat diakses. Insiden ini terjadi tepat saat ia mendampingi ratusan warga Pati yang tengah menyampaikan aspirasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, pada Jumat (21/8/2026).
 
Kasus ini bukan sekadar persoalan teknis perbankan, melainkan telah bertransformasi menjadi isu publik yang menyentuh aspek hak sipil, transparansi lembaga keuangan, dan batas-batas penegakan hukum. Berikut adalah kronologi mendalam dan analisis perkembangan kasus yang kini menjadi sorotan tajam masyarakat.
 

Awal Mula: Detik-detik Rekening Tak Bisa Digunakan

Peristiwa bermula pada Jumat, 21 Agustus 2026, ketika Supriyono bersama rombongan warga Pati tiba di ibu kota untuk menyuarakan tuntutan mereka. Di tengah momentum aksi yang membutuhkan kelancaran logistik, Supriyono justru dihadapkan pada kenyataan pahit: rekening yang ia gunakan untuk menyimpan dana pribadi sekaligus donasi masyarakat mendadak lumpuh.
 
Berdasarkan data yang dihimpun, rekening tersebut tercatat memiliki saldo sekitar Rp 80,9 juta. Dana tersebut bukanlah uang yang didapat secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari tabungan pribadi Supriyono dan sumbangan sukarela dari masyarakat yang diperuntukkan khusus bagi kebutuhan operasional dan logistik peserta aksi. Kelumpuhan akses terhadap dana ini secara otomatis menimbulkan kecemasan, tidak hanya bagi sang koordinator, tetapi juga bagi para konstituen yang mempercayakan dana mereka untuk perjuangan bersama.
 

Viral di Media Sosial dan Respons Resmi Bank Mandiri

Ketidakpuasan atas kondisi tersebut mendorong Supriyono untuk membuka suara. Pada Sabtu (22/8/2026), ia mengunggah sebuah video penjelasan melalui akun X (sebelumnya Twitter) @cprxn_id. Dalam video yang emosional namun terstruktur itu, ia menegaskan bahwa dana sebesar lebih dari Rp 80 juta tersebut benar-benar tidak dapat diakses.
 
“Lebih parah lagi, rekening saya, uang pribadi saya dan uang donasi dari teman-teman Rp 80,9 juta sekian juga diblokir. Ada buktinya ini,” ujar Supriyono dalam video yang dengan cepat menjadi viral tersebut.
 
Unggahan itu bagai memantik api dalam sekam. Ruang diskusi di media sosial langsung memanas. Sejumlah warganet dan aktivis digital mulai mempertanyakan legitimasi tindakan tersebut, secara langsung menyasar akun resmi Bank Mandiri melalui platform X.
 
Merespons gelombang pertanyaan yang kian deras, Bank Mandiri memberikan klarifikasi resmi. Melalui balasan kepada salah satu pengguna (@manaf327), pihak bank menyatakan: “Dapat kami sampaikan perihal pemblokiran rekening tersebut merupakan tindak lanjut Bank Mandiri atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Bank Mandiri senantiasa berkomitmen mendukung proses penegakan hukum dengan tetap mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan, dan kehati-hatian dalam menjalankan layanan perbankan.”
 
Pernyataan ini, alih-alih meredam isu, justru menambah bahan bakar perdebatan. Banyak pihak menilai bahwa alasan "permintaan aparat" sering kali menjadi jalan pintas yang mengaburkan akuntabilitas dan hak nasabah atas dana mereka sendiri.
 

Update Terbaru