Kejaksaan Agung menghadirkan mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein sebagai saksi dalam sidang praperadilan.

Sidang tersebut diajukan oleh mantan Jampidsus Febrie Adriansyah untuk menggugat proses hukum yang menjerat dirinya di pengadilan.

Selain Yunus Husein, tim hukum Kejaksaan Agung juga menghadirkan dua orang saksi ahli pidana dari perguruan tinggi ternama.

Para ahli tersebut adalah Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad serta Dosen Fakultas Hukum UGM Fatahilah Akbar.

Dalam keterangannya di ruang sidang, Yunus menyebut pengusutan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang tidak harus menunggu pidana asal inkrah.

Ia menegaskan bahwa hal paling penting dalam kasus pencucian uang adalah memastikan harta kekayaan berasal dari perbuatan pidana.

Ia menjelaskan jika dalam prosesnya tidak ditemukan bukti permulaan cukup mengenai tindak pidana asal, TPPU tetap bisa didakwakan mandiri.

Dengan catatan, perbuatan pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan tersebut tetap harus diuraikan dengan jelas dalam surat dakwaan.

Menurut Yunus, jika TPPU berdiri sendiri maka beban pembuktian bahwa aset tersebut bukan dari hasil kejahatan ada di tangan terdakwa.

Ia lantas menyinggung Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang mengatur pemeriksaan kasus tanpa wajib membuktikan pidana asal.

Aturan itu menyatakan pemeriksaan di pengadilan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu hingga inkrah sebelum masuk ke ranah pencucian uang.

Ia juga memberikan contoh kasus serupa yang pernah menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bahasyim Assifie.

Sebelumnya, Febrie meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Permintaan tersebut tercantum dalam petitum gugatan praperadilan yang diajukan oleh pihak pemohon melalui kuasa hukumnya ke pengadilan.

Febrie mempersoalkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd. 2/07/2026 yang diterbitkan penyidik pada tanggal 24 Juli 2026.

Pihak pemohon meminta hakim menyatakan surat perintah penahanan tersebut tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.