Kebijakan Universitas Pertahanan menuai sorotan tajam dari kalangan praktisi hukum.

Mantan pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, melontarkan kritik keras terkait dugaan aturan yang mewajibkan calon kadet putri untuk melepas jilbab selama masa pendidikan.

Ia menilai aturan tersebut mencederai kemerdekaan beragama dan secara terang-terangan melanggar konstitusi negara.

Menurut Ahmad, kebijakan itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang nyata.

Ia menegaskan bahwa Pasal 29 UUD 1945 secara spesifik telah menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah.

Bagi seorang muslimah, mengenakan jilbab di ruang publik adalah sebuah kewajiban ibadah.

Kritik tersebut mencuat untuk merespons polemik viral mengenai seorang calon mahasiswa S-1 Kedokteran Militer Unhan bernama Asma Wafa Andina.

Ia dilaporkan memilih mengundurkan diri setelah diberi tahu secara lisan pada pengarahan akhir.

Peserta didik perempuan yang lolos seleksi dihadapkan pada dua pilihan sulit.

Mereka diminta melepas jilbab dan memotong rambut, atau mundur dari status kelulusan.

Ahmad menyamakan praktik pemaksaan aturan tersebut dengan pengekangan kebebasan beragama di era penjajahan Belanda.

Ia juga turut menyoroti dan mempertanyakan sikap Menteri HAM, Natalius Pigai, atas persoalan ini.

Sang advokat menyayangkan ketiadaan suara maupun tindakan dari Menteri HAM terhadap dugaan pelanggaran tersebut.