Universitas Gadjah Mada memberikan penjelasan mengenai batas kewenangan institusi dalam merespons polemik ijazah.

Kampus menegaskan bahwa informasi mengenai status akademik seseorang tidak dapat disampaikan secara bebas kepada publik.

Aturan tersebut berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi yang wajib dijaga oleh pihak institusi pendidikan.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Dr. Wening Udasmoro, menyampaikan hal itu dalam forum klarifikasi resmi.

Forum klarifikasi tersebut ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi UGM pada tanggal 22 Agustus 2025.

Dalam forum itu, moderator mengangkat skenario masyarakat yang ingin tahu status alumni ketika yang bersangkutan enggan menunjukkan ijazahnya.

Pertanyaan tersebut diarahkan untuk menguji sejauh mana kampus dapat membantu memberikan kepastian hukum kepada publik.

Wening menjelaskan bahwa pihak UGM mempunyai batasan ketat dalam memberikan informasi mengenai data akademik alumninya.

Menurut Wening, pihak yang bersangkutan harus menunjukkan atau menggunakan ijazahnya sendiri sebagai dasar pembuktian.

UGM menyatakan tidak akan bisa memberikan klarifikasi karena pemilik dokumen aslinya harus memegang ijazah tersebut.

Kampus juga tidak dapat sembarangan menyerahkan data pribadi seseorang kepada pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan.

Pihak penanya harus memiliki relevansi langsung dengan dokumen atau ijazah yang ingin diketahui keabsahannya.

Jika seseorang ingin mengetahui status alumni orang lain, kampus tetap terbentur pada aturan kerahasiaan data.

Moderator kemudian memperjelas persoalan dengan menanyakan apakah kampus memiliki sistem internal untuk melacak status tersebut.

Wening membenarkan pertanyaan itu dengan memberikan jawaban singkat bahwa sistem internal tersebut memang tersedia.

Meskipun sistem internal kampus memilikinya, data tersebut tetap tidak dapat disebarluaskan begitu saja kepada publik.

Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi perhatian yang sangat besar bagi masyarakat luas.

Penjelasan dari UGM ini menjadi bagian dari posisi resmi institusi dalam menghadapi permintaan klarifikasi rekam akademik.

Mekanisme pembuktian keaslian dokumen akademik tetap berkaitan langsung dengan pemilik dokumen dan ketentuan hukum.

UGM secara tegas menolak membuka data alumni kepada pihak yang dinilai tidak memiliki kewenangan maupun relevansi.