Langkah Gubernur Jawa Barat mendatangi langsung korban bencana di Nusa Tenggara Timur menuai beragam tanggapan dari kalangan pengamat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion menilai kehadiran rombongan tersebut sarat akan nuansa pencitraan politik populis.

Tindakan turun tangan itu disebut kurang efisien lantaran memicu tambahan biaya di luar nilai bantuan yang disalurkan ke lokasi bencana.

Fenomena ini bahkan dikritik sebagai sindrom selebritis di mana seorang pejabat publik tampak haus akan pujian serta simpati warga.

Di sisi lain, publik diingatkan agar tidak terbuai oleh hiasan media sosial dan tetap melihat hasil nyata kepemimpinan di daerah asal.

Berbagai persoalan pelik seperti banjir berulang serta tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Barat semestinya menjadi prioritas utama penanganan.

Sebelumnya, kunjungan ke Nusa Tenggara Timur tersebut dilakukan menyusul adanya permintaan langsung dari sejumlah warga via media sosial.

Total bantuan senilai Rp 4.500.000.000 dihimpun melalui gotong royong pemerintah provinsi, lembaga amil zakat, bank daerah, serta donasi pribadi.

Wali Kota Depok turut mendampingi rombongan dengan membawa tambahan sumbangan yang berasal dari aparatur sipil negara dan masyarakat setempat.

Selain dukungan materi, puluhan relawan gabungan juga diberangkatkan guna membantu proses pertolongan pada sejumlah titik pelosok terpencil.