Langkah Gubernur Jawa Barat mendatangi korban gempa di Nusa Tenggara Timur menuai sorotan dari lembaga pengamat politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurniansyah, menilai aksi turun tangan tersebut memiliki muatan kepentingan populis yang cukup kental.

Kehadiran rombongan besar dalam misi kemanusiaan itu dianggap kurang efisien karena menimbulkan biaya tambahan di luar nilai bantuan yang disalurkan.

Aktivitas yang dikemas secara aktif melalui media sosial tersebut bahkan disebut sebagai sindrom selebritis oleh pihak pengamat.

Publik diingatkan agar tetap menilai hasil kerja nyata di daerah alih-alih terjebak pada citra yang ditampilkan melalui layar kaca.

Wilayah Jawa Barat sendiri dinilai masih menghadapi sejumlah persoalan serius yang memerlukan penanganan prioritas.

Berbagai masalah krusial seperti banjir yang terjadi berulang serta angka kemiskinan tinggi masih menjadi pekerjaan rumah.

Persoalan lokal tersebut seharusnya menjadi fokus utama pemerintah daerah ketimbang menggelar kegiatan politik di luar wilayah.

Sebelumnya, rombongan pemerintah provinsi terbang menuju lokasi bencana setelah menerima permintaan langsung dari warga lewat media sosial.

Total bantuan yang dibawa mencapai Rp 4.714.500 jika digabungkan dengan berbagai elemen pendukung.

Dana tersebut dihimpun melalui skema gotong royong bersama lembaga keuangan serta donasi pribadi.

Wali Kota Depok turut mendampingi rombongan dengan membawa tambahan sumbangan dari aparatur sipil negara.

Selain materi, puluhan relawan gabungan juga diterjunkan guna membantu operasi pertolongan di titik pelosok.