Pemerintah berencana meluncurkan bantuan sosial digital secara nasional pada tanggal 10 November 2026.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sekitar 60 juta warga telah terdaftar dalam infrastruktur GovTech.

Targetnya menjangkau lebih dari 100 juta orang saat peluncuran resmi dilakukan.

Masyarakat dapat mendaftarkan diri memakai NIK dan verifikasi wajah melalui portal khusus yang disediakan.

Proses pendaftaran yang mulanya memerlukan waktu hingga 200 hari kini dapat selesai dalam hitungan menit.

Namun, registrasi digital tersebut tidak otomatis menjamin seseorang langsung menerima bantuan.

Kelayakan penerima tetap harus ditentukan lewat verifikasi serta pemadanan data yang ketat.

Tantangan dan Risiko Penyaluran Digital

Pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai transfer langsung dapat memperkuat konsumsi rumah tangga.

Tambahan dana tersebut membantu keluarga memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, transportasi, serta pendidikan.

Meski demikian, manfaatnya sangat bergantung pada besaran bantuan, ketepatan sasaran, serta kondisi pasar di lapangan.

Sistem digital juga membawa risiko baru seperti pencurian identitas, pengambilalihan rekening, hingga penipuan.

Penerima dengan literasi keuangan terbatas dinilai sangat rentan tertipu pihak tak bertanggung jawab.

Pemerintah perlu menerapkan autentikasi berlapis yang tetap mudah digunakan oleh kelompok masyarakat rentan.

Efektivitas dan Evaluasi Program

Sementara itu, pengamat ekonomi CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut bansos tunai efektif menjaga konsumsi keluarga miskin.

Kendati demikian, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan masih tergolong sangat terbatas.

Bansos dinilai lebih tepat diposisikan sebagai bantalan agar konsumsi kelompok bawah tidak mengalami penurunan tajam.

Pemerintah pun menyoroti risiko penyalahgunaan dana bantuan terkait aktivitas judi online di tengah masyarakat.

Kemensos sempat menangguhkan bantuan kepada sekitar 1,49 juta keluarga yang terindikasi terkait aktivitas tersebut.

Penanganan ke depan dinilai harus difokuskan pada pemblokiran kanal pembayaran ilegal dan pendampingan.