Penguatan kualitas lembaga pelatihan kerja dinilai memegang peran penting dalam memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai.

Hal tersebut diungkapkan oleh Tenaga Ahli Wakil Menteri Tenaga Kerja, Adhi Dwiari, pada Sabtu.

Menurut Adhi, proses tersebut tidak sekadar bersifat administratif semata bagi lembaga pelatihan.

Akreditasi berfungsi sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan terhadap mutu pelatihan.

Melalui instrumen ini, kompetensi yang dihasilkan diharapkan semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Adhi yang juga mengemban amanah di Komisi 3 Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja memberikan penjelasan lebih lanjut.

Komisi 3 LALPK memfokuskan kegiatannya pada pengembangan dan pembinaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.

Selain itu, lembaga ini juga fokus membangun jaringan dengan asosiasi industri di seluruh Indonesia.

Penguatan KALPK di daerah diperlukan untuk memperluas pemerataan akses terhadap pelatihan berkualitas.

Langkah ini sekaligus memperkuat hubungan antara lembaga pelatihan dengan dunia usaha.

Keterlibatan industri dan asosiasi profesi dinilai penting dalam proses tersebut.

Hal itu diperlukan agar materi pelatihan tidak tertinggal dari perkembangan kebutuhan dunia kerja.

Keterlibatan aktif dari dunia industri serta asosiasi profesi tersebut dinilai sangat krusial.

Upaya ini dilakukan agar setiap materi dan proses pelatihan tidak tertinggal dari dinamika kebutuhan dunia kerja yang terus bergerak cepat.