Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman sanksi ekonomi besar dan dahsyat kepada negara lain yang kedapatan membantu Iran.

Melalui platform Truth Social, Trump menyebut kebijakan ini sebagai perang ekonomi serta isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lantas menepis ancaman tersebut.

Araghchi menilai pernyataan itu hanya upaya pengalihan perhatian dari krisis domestik Amerika Serikat terkait utang dan biaya bunga yang melonjak.

Tantangan Efektivitas Sanksi

Sejumlah pakar hukum internasional dan pengamat menilai langkah Trump tidak akan mudah diterapkan secara sepihak.

Pengacara hukum internasional Shantanu Singh menyatakan tidak ada negara yang mempunyai kekuasaan memberlakukan embargo total tanpa otorisasi DK PBB.

Praktik yang diizinkan di bawah hukum AS adalah sanksi sepihak yang membatasi penggunaan lembaga keuangan Amerika Serikat untuk perdagangan.

Profesor madya pemerintahan Universitas Georgetown di Qatar, Paul Musgrave, berpendapat sanksi terkoordinasi secara tradisional memerlukan koordinasi multilateral.

Proses tersebut harus melibatkan China, Rusia, serta persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.

Di sisi lain, China melarang perusahaannya sendiri untuk mematuhi sanksi AS, sementara Turki dan Pakistan tetap melanjutkan hubungan dagang.

Peneliti senior Frederic Schneider menyebut sanksi memang meningkatkan biaya perdagangan tetapi tidak bisa sepenuhnya mengakhiri aktivitas ekonomi Iran.