Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan Pasal pemerasan dalam memproses hukum Rektor Universitas Jenderal Soedirman Akhmad Sodiq.

Penerapan pasal tersebut juga menjerat empat tersangka lain dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi itu.

Dengan posisi sangkaan tersebut, orang tua mahasiswa diposisikan sebagai korban dan tidak akan diproses secara hukum.

Konsep Relasi Kuasa

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menyinggung soal relasi kuasa dalam perkara korupsi yang tengah diusut.

KPK mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penerimaan mahasiswa baru serta penerimaan uang yang berkaitan dengan kewenangan tersebut.

Penerapan pasal pidana dalam perkara itu disebut telah berdasarkan pada fakta dan alat bukti yang ditemukan penyidik.

KPK menggunakan ketentuan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mendalami unsur penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks seleksi penerimaan mahasiswa baru, kewenangan yang melekat pada pihak tertentu menjadi aspek yang sangat penting.

Budi menyampaikan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru mempunyai mekanisme, persyaratan, serta kewenangan formal yang jelas.

Ketimpangan posisi antara pemegang kewenangan dan pihak yang membutuhkan layanan menciptakan kondisi relasi kuasa.

Pemeriksaan Rangkaian Peristiwa

Penyidik akan melihat rangkaian fakta secara utuh untuk memastikan ada tidaknya tekanan yang bersumber dari posisi pelaku.

Status hukum masing-masing pihak sangat bergantung pada peran, niat, pengetahuan, serta alat bukti dalam perkara.

KPK telah menetapkan total enam orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan serta penerimaan gratifikasi tersebut.

Para tersangka meliputi Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan sejumlah pejabat kampus hingga pihak swasta.