Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkapkan temuan penting terkait ratusan perusahaan pemilik konsesi.

Terdapat 335 perusahaan yang mempunyai konsesi di wilayah lahan terbakar di seluruh Kalimantan dan Sumatra.

Pemerintah mengingatkan agar ratusan korporasi tersebut menjaga lingkungan hidup dengan tidak serampangan membuka lahan.

Indikasi niat membuka lahan dengan cara mudah, murah, serta membakar akan menghadapi konsekuensi hukum tegas.

Konsekuensi tersebut mencakup denda kepada negara, biaya pemulihan, hingga ancaman sanksi pidana.

Jumhur menyatakan bahwa proses penegakan hukum ini akan berjalan jika indikasi niat jahat atau mens rea sudah jelas.

Sejauh ini, otoritas terkait sudah menyegel sejumlah perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Namun, pihak kementerian belum merinci secara detail nama perusahaan yang sudah mendapatkan sanksi penyegelan.

Janji pemilik konsesi untuk melakukan mitigasi agar tidak terjadi kebakaran tetap harus dikejar oleh pemerintah.

Setelah tahapan ini, pemerintah akan segera melanjutkan langkah verifikasi di lapangan.

Di sisi lain, kunjungan kerja di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menunjukkan hasil penanganan yang berbeda.

Wilayah seluas 4 hektare yang sempat terbakar kini sudah berhasil dipadamkan dan sedang dalam proses pendinginan.

Mitigasi yang baik sebelum kemunculan El Nino menjadi kunci keberhasilan di Provinsi Riau.

Persiapan sekat kanal serta pembuatan embung-embung dikerjakan secara keras oleh pemerintah bersama aparat kepolisian.

Sinergi yang terjalin menjadikan Provinsi Riau sebagai salah satu daerah dengan sistem mitigasi sangat baik.

Jumlah titik kebakaran di wilayah tersebut juga mengalami penurunan jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran positif untuk diterapkan di berbagai daerah lain.