Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri berpotensi menjadi ladang korupsi.

Hal tersebut dikarenakan universitas berstatus Badan Layanan Umum dan bisa secara mandiri mengelola keuangan serta asetnya.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan lembaganya melihat indikasi serta peluang korupsi pada jalur tersebut.

Pihak KPK berencana berkoordinasi dengan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring guna merumuskan program penutupan celah kerawanan.

Taufik menuturkan opsi penghapusan jalur mandiri secara frontal merupakan kewenangan dari kementerian terkait maupun pihak universitas.

Dugaan kerawanan tersebut sejalan dengan pandangan Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengenai penyelewengan.

Menurut Didik, jalur mandiri rawan diselewengkan sehingga ke depan perlu dihentikan dan ditransformasikan dengan tata kelola lebih baik.

Ia menilai kasus yang menyeret Rektor Unsoed bersama pihak lainnya merupakan puncak gunung es dari kesemrawutan sistem.

KPK sebelumnya telah menetapkan total enam orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan serta penerimaan gratifikasi.

Para tersangka mencakup unsur rektor, wakil rektor, kepala bagian akademik, hingga tiga orang dari pihak swasta.

Penetapan status hukum tersebut menindaklanjuti operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik di Purwokerto dan Jakarta.

Seluruh tersangka kini telah menjalani masa penahanan pertama selama dua puluh hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus.