Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan penjelasan penting terkait penanganan perkara hukum yang sedang berjalan.

Mellisa Anggraini menyatakan bahwa pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 yang dipersoalkan jaksa merupakan hasil kesepakatan kedua negara.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa mengambil keputusan sendiri dalam menentukan konfigurasi angka kuota tambahan.

Penentuan tersebut harus didasarkan pada kebijakan pihak Arab Saudi yang memegang kendali penuh atas seluruh penyelenggaraan ibadah haji.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah mendampingi Yaqut menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mellisa mengungkapkan bahwa kesepakatan pembagian kuota haji tambahan masing-masing 50:50 itu telah tertuang dalam dokumen resmi.

Dokumen nota kesepahaman atau MoU tersebut ditandatangani oleh Yaqut bersama Menteri Haji Arab Saudi pada 8 Januari 2024.

Proses hukum ini bermula ketika Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lain terkait dugaan kerugian keuangan negara senilai Rp622.090.207.166,41.

Jaksa menilai pengisian kuota haji khusus tambahan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum guna mengakomodasi permintaan asosiasi PIHK.

Dalam dakwaan yang dibacakan, kerugian negara tersebut merujuk pada temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Selain Yaqut, perkara ini turut menyeret tiga terdakwa lain yang meliputi Ishfah Abidal Azis selaku staf khusus, Ismail Adham sebagai direktur operasional, serta Asrul Azis Taba dari unsur asosiasi.

Jaksa penuntut umum berargumen bahwa mekanisme pengisian kuota tambahan menyalahi aturan yang berlaku demi memenuhi permintaan pihak asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus.