Komisi Pemberantasan Korupsi mendapati temuan baru terkait kasus dugaan pemerasan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman.

Praktik lancung tersebut diduga tidak hanya menyasar para calon mahasiswa baru yang mendaftar di Fakultas Kedokteran saja.

Penyidik menemukan sejumlah fakultas lain yang turut masuk ke dalam skema transaksi ilegal pada jalur seleksi mandiri.

Skema Transaksi Jalur Mandiri

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membeberkan aliran transaksional itu dalam jumpa pers di Jakarta.

Ia menyebutkan bahwa Fakultas Perikanan dan Fakultas Hukum menjadi bagian dari fakultas lain yang ikut terseret skema.

Dari total kuota sekitar 245 kursi jalur mandiri, sebanyak 73 di antaranya telah diatur sedemikian rupa untuk dimintai sejumlah uang.

Penyidik mendapati catatan hitung-hitungan tertentu di dalam dokumen yang nantinya bakal didalami lebih lanjut secara intensif.

Seleksi mandiri di kampus tersebut dikelola secara mandiri oleh pihak universitas dengan komponen biaya resmi berupa UKT dan IPI.

Rentang Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Kedokteran berkisar antara Rp7,1 juta sampai dengan Rp17 juta.

Sementara itu, Iuran Pengembangan Institusi di fakultas yang sama dipatok mulai dari Rp100 juta hingga Rp260 juta.

Namun dalam praktiknya, muncul dugaan pungutan tambahan di luar biaya resmi yang dirasa sangat memberatkan para pendaftar baru.

Lembaga antirasuah telah menetapkan enam orang tersangka dalam perkara korupsi penerimaan mahasiswa serta gratifikasi ini.

Para tersangka mencakup Rektor Akhmad Sodiq beserta sejumlah pejabat kampus dan beberapa pihak swasta.

Seluruh tersangka kini telah menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama di rumah tahanan.