Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dengan memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di enam wilayah provinsi.

Kebijakan penanganan darurat ini didasarkan pada tingkat kerawanan serta risiko tinggi kemunculan titik api di daerah tersebut.

Wilayah yang menjadi fokus utama pengawasan ketat meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan wilayah Jambi untuk menekan eskalasi bencana.

Rapat koordinasi penanganan darurat menyimpulkan bahwa pemantauan daerah sangat krusial guna mencegah meluasnya dampak lingkungan.

Operasi Modifikasi Cuaca belum dapat dilaksanakan hingga akhir Agustus karena pertumbuhan awan hujan terpantau masih sangat minim.

Kondisi tersebut membuat upaya penanganan karhutla kini mengandalkan kekuatan penuh dari satuan tugas darat dan udara.

Satuan tugas darat ditetapkan sebagai ujung tombak utama untuk menekan luasan lahan yang terbakar di lapangan.

Pemerintah daerah melalui forum koordinasi pimpinan diminta memperkuat logistik peralatan serta sumber daya personel.

Sementara itu, satuan tugas udara dikerahkan untuk memberikan dukungan operasional yang menyokong kerja tim di darat.

Sebanyak 38 unit armada telah diterjunkan yang terdiri dari belasan helikopter patroli serta puluhan pesawat pengebom air.

Armada udara tersebut dapat difungsikan secara hibrida untuk melakukan patroli maupun penyiraman sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk mencabut peraturan daerah yang masih membenarkan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Badan Komunikasi Pemerintah mengungkapkan bahwa peralihan musim membuat angin dominan berembus dari tenggara ke barat.

Pergerakan angin tersebut mendorong penyebaran asap karhutla yang terpantau telah melewati batas negara Indonesia.

Dampak sebaran asap dari Kalimantan tersebut bahkan sempat membuat pemerintah negara bagian Sarawak menutup ratusan sekolah.