Pihak kementerian menemukan adanya alih fungsi karena unit tersebut disewakan dengan tarif harian.

Pola hunian tersebut bersifat sementara, rotasi komersial, serta terbuka bagi publik melalui platform daring.

Meskipun pemesanan hanya untuk satu kelompok, tidak ada kesinambungan tempat tinggal oleh satu rumah tangga.

Tujuan penggunaan properti adalah menyewakan unit sebagai akomodasi sementara bagi masyarakat umum.

Kementerian mengonfirmasi bahwa kelompok penggunaan bangunan telah berubah dan memicu aturan kode bangunan.

Pemilik gagal memberikan pemberitahuan tertulis yang melanggar ketentuan hukum Undang-Undang Bangunan.

Oleh karena itu, penerbitan pemberitahuan perbaikan oleh pihak dewan dinilai memiliki dasar yang sah.

Seorang konsultan menyebut putusan ini relevan bagi apartemen lain yang dipakai untuk akomodasi jangka pendek.

Proses hukum bangunan dapat memunculkan persyaratan tambahan terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.