Kementerian Bisnis, Inovasi, dan Ketenagakerjaan mengeluarkan putusan penting terkait polemik penyewaan jangka pendek.

Lembaga tersebut mendukung langkah dewan kota yang meminta pemilik properti mengurus izin resmi.

Kebijakan ini mewajibkan pemilik properti untuk mendapatkan persetujuan atau menghentikan operasional sewaan mereka.

Dewan kota sebelumnya meminta penetapan resmi karena menilai pemilik telah mengubah fungsi unit hunian.

Unit yang berlokasi di Gloucester St itu mengantongi sertifikat kode kepatuhan sebagai hunian multi-unit.

Properti tersebut berada di lantai dasar dengan unit terpisah yang terletak tepat di bagian atas.

Dewan menyatakan tidak ada bukti unit tersebut pernah dipakai sesuai peruntukan awal sejak lama.

Bangunan itu justru diiklankan secara daring sebagai fasilitas akomodasi bagi para pengunjung harian.

Properti bisa dipesan oleh satu kelompok dalam satu waktu dengan durasi menginap satu malam atau lebih.

Pemilik dihubungi dewan pada bulan Maret karena klasifikasi bangunan telah bergeser menjadi akomodasi.

Mereka dinilai melanggar dua ketentuan dalam Undang-Undang Bangunan yang berlaku di wilayah tersebut.

Pelanggaran mencakup kegagalan memberi pemberitahuan perubahan fungsi serta ketiadaan surat tertulis dari dewan.

Dewan lantas menerbitkan pemberitahuan perbaikan agar pemilik segera memenuhi seluruh persyaratan administratif.

Alternatif lainnya adalah menghentikan penggunaan bangunan untuk akomodasi dan mengembalikannya ke fungsi hunian.

Pemilik mengeklaim telah meminta saran dewan sebelum menyewakan dan diberitahu bahwa itu bukan perubahan fungsi.

Mereka ingin menjadikan properti tersebut sebagai rental jangka pendek sekaligus rumah liburan pribadi.

Penasihat utama penetapan kementerian menyatakan tidak ada sengketa bahwa dewan tidak menyetujui perubahan.