Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur meninggalkan duka mendalam sekaligus risiko hilangnya dokumen kependudukan.

Kondisi tersebut membuat masyarakat yang menjadi korban bencana masuk dalam kategori penduduk rentan administrasi kependudukan.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, kelompok rentan berhak mendapatkan kemudahan dalam memperoleh dokumen identitas resmi yang rusak atau hilang.

Menanggapi situasi darurat tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil menyiapkan program tanggap darurat.

Program ini dirancang untuk memastikan warga tetap mempunyai akses terhadap identitas diri secara cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan bahwa hak atas identitas warga tidak boleh hilang meskipun sedang menghadapi bencana.

Pelayanan jemput bola dokumen kependudukan ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24-28 Agustus 2026 secara gratis.

Sebanyak enam tim unit pelayanan khusus telah dibentuk untuk menjangkau berbagai kabupaten terdampak di wilayah NTT.

Tim pertama ditugaskan melayani masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Tim 2 bergerak di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Sementara itu, Tim 3 dikerahkan untuk menjangkau warga yang berada di Kabupaten Manggarai Timur.

Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo akan ditangani secara langsung oleh personel dari Tim 4.

Tim 5 disiapkan untuk melayani kebutuhan adminduk warga di Kabupaten Ende dan Tim 6 bergerak di Kabupaten Sikka.

Setiap regu pelayanan dibekali perangkat perekaman serta pencetakan KTP elektronik beserta peralatan pendukung lainnya.

Peralatan tersebut dibawa langsung ke lokasi agar proses penerbitan dokumen baru dapat diselesaikan dengan cepat.

Pemerintah berharap langkah taktis ini mampu meringankan beban warga korban bencana dalam mengurus administrasi kependudukan.