Pemerintah saat ini tengah mencari titik keseimbangan antara pihak aplikator dan para pengemudi ojek online.

Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan bahwa regulasi baru tersebut akan membagi dua skema pengaturan berbeda.

Skema pertama difokuskan khusus untuk layanan pengantaran orang oleh instansi terkait.

Sementara itu, layanan pengantaran barang dan makanan akan diatur langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan bahwa komisi 8% hanya berlaku bagi pengantaran orang.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung saat dirinya ditemui oleh para awak media di kawasan Jakarta Pusat.

Perbedaan skema ini diterapkan karena sektor barang dan makanan memiliki lebih banyak unsur komponen di dalamnya.

Komponen tersebut mencakup biaya penanganan barang, ukuran fisik, berat total, hingga proses pengemasan.

Berbagai risiko operasional seperti keterlambatan serta kondisi cuaca buruk juga harus masuk dalam perhitungan matang.

Pemerintah mendalami cara platform menetapkan tarif jasa dari seluruh rangkaian proses bisnis yang sedang berjalan.

Langkah kajian ini bertujuan agar regulasi yang disahkan nanti mampu melindungi hak para pengemudi secara adil.

Di sisi lain, aturan tersebut juga diharapkan bisa menjaga kelangsungan bisnis aplikator agar tetap berkelanjutan.

Platform diharapkan mampu memperoleh margin yang pantas supaya kegiatan operasional mereka bisa terus bertahan.

Saat ini rancangan Peraturan Presiden mengenai ojek online tersebut masih berada dalam tahap pembahasan intensif.

Sejumlah instansi pemerintah dan lembaga negara turut dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan penting ini.