Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Pembenahan ini didorong agar eksekusi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat berjalan tepat sasaran secara konsisten.

Luhut menegaskan bahwa setiap keputusan strategis harus berlandaskan data yang akurat serta pengawasan yang ketat.

Ia juga menekankan pentingnya refocusing lokasi Satuan Pelayanan Program Gizi agar diprioritaskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Sebanyak 1.700 SPPG saat ini difokuskan pembangunannya di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi seperti Papua dan NTT.

Pembangunan SPPG disebut tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang.

Di samping pemetaan ulang lokasi, standarisasi kualitas dan higienitas menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

Luhut memberikan apresiasi atas langkah tegas Kepala BGN yang menutup sekitar 1.300 SPPG karena belum memenuhi standar kebersihan.

Penindakan tersebut merupakan wujud pengawasan ketat demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Dewan Ekonomi Nasional berkomitmen penuh membantu perbaikan tata kelola melalui rekomendasi strategis dan penguatan digitalisasi.

Integrasi digital akan memastikan seluruh rantai pasok dan kontrol kualitas makanan dapat dipantau secara aktual dan transparan.

Informasi tersebut disampaikan berdasarkan keterangan tertulis yang dirilis pada hari Jumat, 21 Agu 2026 10:43 WIB.