Sidang lanjutan praperadilan kasus dugaan korupsi TPPU yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis.

Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum menghadirkan Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Tarumanagara, Rasji, untuk memberikan pandangan yuridis.

Rasji berpendapat bahwa terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum yang sedang diuji melalui jalur praperadilan ini.

Penilaian tersebut didasarkan pada surat perintah penyidikan yang disebut tidak ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan penuh.

Berdasarkan aturan internal kejaksaan, kewenangan menandatangani sprindik penyidikan khusus berada di tangan Direktur Penyidikan.

Rasji menjelaskan bahwa aturan itu tertuang secara jelas di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang penanganan perkara.

Apabila ketentuan pembagian tugas tersebut tidak dipenuhi, maka penerbitan dokumen hukum itu dinilai bertentangan dengan regulasi internal.

Pelanggaran administrasi semacam ini dinilai berkaitan erat dengan asas legalitas yang berlaku bagi setiap pejabat pemerintahan.

Tindakan yang keluar dari koridor kewenangan resmi dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan lain.

Lebih lanjut, dokumen sprindik yang tidak diteken oleh pejabat berwenang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, pihak Kejaksaan Agung menyatakan akan merespons seluruh dalil keberatan yang disampaikan oleh kubu pemohon dalam persidangan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan tim penyidik akan menjawab petitum yang diajukan.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah melalui tim penasihat hukumnya meminta hakim tunggal membatalkan status tersangka hingga penggeledahan.

Kejagung sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka TPPU menyusul temuan barang bukti uang tunai dan logam mulia.