Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan keempat yang diajukan oleh pakar telematika Roy Suryo pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Sidang yang membahas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo itu mendadak memanas di hadapan majelis hakim.

Ketegangan bermula ketika ahli hukum pidana Dr. Didit Wijayanto Wijaya menyampaikan keterangan di ruang sidang.

Pihak penyidik bersama Jaksa Penuntut Umum terpantau berulang kali melontarkan interupsi yang memicu perdebatan sengit.

Melihat situasi yang memanas, hakim tunggal langsung mengambil sikap tegas untuk meredakan suasana.

Hakim meminta agar seluruh pihak yang hadir di persidangan dapat menahan diri dan tidak saling bertengkar.

Dalam gugatan ini, kubu Roy Suryo secara khusus menyoroti masalah pencekalan serta ketiadaan SPDP dan Sprindik.

Mereka juga mempermasalahkan penggunaan dua rezim Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbeda dalam penanganan perkara.

Menanggapi hal tersebut, ahli hukum menilai bahwa pengajuan praperadilan secara berulang adalah sah asalkan objeknya berbeda.

Aparat penegak hukum juga diingatkan agar tidak melakukan penyelundupan pasal semata-mata untuk memperpanjang masa penahanan.

Apabila proses penyidikan terbukti melanggar hukum acara serta Putusan MK Nomor 130/201, maka seluruh tindakan itu batal demi hukum.

Sementara itu, pihak penyidik sempat berargumen bahwa praperadilan berulang dapat menghambat pemeriksaan perkara pokok.

Namun, pandangan ahli menegaskan bahwa hak seorang tersangka untuk melakukan pembelaan tidak boleh dikorbankan.

Rangkaian sidang ini selanjutnya akan memasuki agenda pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak.

Setelah itu, hakim akan segera menjatuhkan putusan mengenai sah atau tidaknya tindakan penyidik terhadap Roy Suryo.