Pemerintah sedang menuntaskan regulasi khusus untuk layanan pengantaran barang dan makanan pada platform ojek online.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta hasil terbaik bagi para pengemudi di lapangan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi finalisasi Perpres ojek online.

Pemisahan Kewenangan Tarif Layanan

Regulasi baru ini akan membagi kewenangan pengaturan tarif berdasarkan jenis layanan yang disediakan oleh aplikator.

Tarif pengantaran barang dan makanan nantinya menjadi kewenangan penuh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sementara itu, tarif untuk angkutan orang akan diatur secara terpisah oleh Kementerian Perhubungan.

Di sisi lain, para pelaku transportasi online secara kelembagaan akan dinaungi oleh Kementerian UMKM.

Komponen Biaya dan Keselamatan

Mekanisme penghitungan biaya pengantaran barang tidak akan disamakan dengan tarif transportasi penumpang.

Penetapan tarif tersebut memperhitungkan variabel operasional yang lebih kompleks seperti waktu tunggu dan dimensi barang.

Selain biaya, regulasi ini juga mewajibkan platform menerapkan validasi ukuran dan berat barang secara akurat.

Ketentuan validasi muatan tersebut ditujukan untuk menjaga keselamatan mitra pengemudi saat melakukan pengiriman.

Pembahasan aturan yang tertuang dalam Rancangan Perpres ojek online ini dilakukan bersama kementerian serta lembaga terkait.

Pemerintah juga melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk pihak aplikator dan pengemudi, guna mencapai titik keseimbangan yang paling optimal.

Aturan ini nantinya menyasar berbagai platform e-commerce dan ride-hailing yang menyediakan layanan pengiriman barang serta makanan di ekosistem digital.