Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai sorotan dari berbagai kalangan politik tanah air.

Salah satu suara kritis datang dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bernama Novita Gulo.

Novita secara tegas meminta agar persoalan tersebut tidak ditarik ke dalam ranah sentimen pribadi maupun pertarungan politik semata.

Menurutnya, inti permasalahan ini adalah memastikan apakah aturan pendidikan di Indonesia benar-benar diterapkan secara adil kepada setiap orang.

Ia menilai bahwa transparansi sangat diperlukan agar publik mengetahui apakah seluruh prosedur administratif telah berjalan sesuai aturan.

Novita lantas membandingkan pengalaman umum siswa Indonesia yang harus sekolah bertahun-tahun untuk mendapatkan ijazah sah.

Ia mempertanyakan dasar hukum dan parameter akademik apabila ada dokumen pendidikan yang hanya berlangsung singkat tetapi mendapat penyetaraan jenjang SMK.

Karena dokumen itu berkaitan dengan syarat kontestasi politik, Novita menilai publik berhak meminta penjelasan langsung dan transparan.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana juga turut menantang Gibran untuk menunjukkan dokumen ijazah sekolah menengah tersebut.

Denny menyebut pembuktian ijazah seharusnya tidak rumit jika dokumen yang dipersoalkan publik itu benar-benar tersedia untuk ditunjukkan.

Dorongan Pembuktian Langsung

Denny Indrayana sebelumnya juga menyampaikan adanya potensi konsekuensi politik apabila dokumen yang dipersoalkan tersebut tidak dapat ditunjukkan secara terbuka kepada masyarakat.

Sebagai pejabat publik, Gibran dinilai memiliki ruang yang memadai untuk memberikan penjelasan langsung, mengingat rekam jejaknya yang pernah menunjukkan ijazah jenjang sarjana kepada awak media.